Politisi PDI-P: SBY Harusnya Belajar Dari Megawati Dan Habibie

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Charles Honoris, ikut mengomentari kicauan yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di akun Twitter-nya, @SBYudhoyono.

Pada Jumat (20/1/2017) kemarin, SBY menulis status, “Ya Allah, Tuhan YME. Negara kok jadi begini. Juru fitnah & penyebar “hoax” berkuasa & merajalela. Kapan rakyat & yg lemah menang? *SBY*”

( Baca: Hadapi Ormas Anti Pancasila, Soliditas TNI-Polri Diapresiasi )

Charles melihat status SBY sekadar keluhan yang tidak jelas.

“Yang saya lihat dari kicauan SBY hanyalah sebuah keluhan yang hanya menimbulkan spekulasi dan polemik di masyarakat. Sama seperti pidatonya yang menyebutkan istilah ‘Lebaran kuda’ yang akhirnya menimbulkan polemik di mata publik,” kata Charles saat dihubungi Kompas.com, Jumat malam.

Seharusnya, lanjut Charles, SBY selaku Presiden keenam RI lebih banyak membantu pemerintahan Jokowi daripada mengeluh. Charles meminta SBY belajar dari sosok Presiden kelima Megawati Soekarnoputri, Presiden ketiga BJ Habibie, dan Wakil Presiden keenam Try Sutrisno.

Para mantan kepala dan wakil kepala negara itu dalam beberapa waktu terakhir bertemu Jokowi di Istana untuk menyampaikan saran dan masukan kepada Jokowi.

“Mereka adalah negarawan yang selalu memberikan solusi bagi permasalahan bangsa. Karakter seorang negarawan akan teruji dari sikapnya ketika ia masih berkuasa ataupun tidak berkuasa,” ucap anggota Komisi I DPR ini.

( Baca: Anggota DPR Dukung KSAU Baru Remajakan Pesawat )

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo menyebutkan, kicauan SBY sudah dipikirkan matang-matang. SBY pun diyakini sudah memiliki sejumlah bukti sampai akhirnya mengeluarkan pernyataan itu.

“Saya kira kicauan beliau itu yang sangat singkat dan padat, sudah paripurna, sudah dipikirkan dalam-dalam dari beliau, dan tidak perlu ditafsirkan lagi,” kata Roy saat dihubungi, Jumat (20/1/2017).

Menanggapi isi kicauan SBY, Roy berharap agar masyarakat Indonesia berintrospeksi. “Saya sarankan setelah baca itu mari kita doakan bangsa ini bersama-sama dan mari kita jadikan ini introspeksi,” kata dia.

Sumber : KOMPAS

2 WNI kembali disandera Abu Sayyaf, DPR minta keseriusan Filipina

Dua nelayan warga negara Indonesia yakni Safarudin, kapten kapal dan Sawal sebagai anak buah kapal (ABK) asal Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana, Majene, Sulawesi Barat tadi malam diculik di kawasan yang rawan penculikan oleh militan Abu Sayyaf di Filipina.

Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris menyayangkan kembali diculiknya WNI Indonesia oleh kelompok radikal Abu Sayyaf. Charles meminta Filipina berkomitmen untuk segera melakukan tindakan terhadap Abu Sayyaf karena telah meratifikasi Konvensi Internasional Penyanderaan.

“Kami meminta komitmen Filipina sebagai negara yang sudah meratifikasi Konvensi Internasional Penyanderaan untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan agar Filipina tidak lagi menjadi safe harbor bagi para pelaku perompakan dan penculikan,” kata Charles di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/11).

Penculikan ini, menurutnya, menjadi bukti bahwa kerja sama antara tiga Kementerian Pertahanan Indonesia, Malaysia dan Filipina terkait pengamanan jalur-jalur rawan tidak maksimal.

Charles menuturkan, ada 6 kesepakatan yang telah diteken oleh tiga negara soal penanganan sanderan Abu Sayyaf, seperti patroli bersama, pertukaran informasi intelijen, sea marshalling, dan lain-lain. Dia berharap kesepakatan itu dijalankan agar tidak menimbulkan langkah yang kontraproduktif.

“Saya kira publik harus mempercayakan kepada pemerintah terkait upaya-upaya pembebasan, jangan lagi ada pihak-pihak tidak terkait yang mencoba-coba menjadi pahlawan kesiangan dan memperumit situasi,” tegasnya.

Seperti diketahui, Pejabat berwenang Malaysia di Sabah Wan Abdul Bari Wan Abdul Khalid mengatakan dua nelayan warga negara Indonesia tadi malam diculik di kawasan yang rawan penculikan oleh militan Abu Sayyaf di Filipina.

Wilayah perairan Sabah selama ini dikenal sebagai daerah yang sering terjadi penculikan. Awal bulan ini dua nahkoda kapal asal Indonesia yang bekerja di kapal Malaysia diculik di lokasi yang sama.

Dikutip dari Channel News Asia, Minggu (20/11), setelah mengadakan pembicaraan dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak awal bulan ini mengumumkan pasukan keamanan Indonesia dan Malaysia diizinkan untuk berpatroli di perairan tersebut untuk mengantisipasi penculikan. Ketiga negara sudah setuju untuk meningkatkan kerja sama keamanan di wilayah rawan penculikan itu.

Pada 11 November lalu, kelompok bersenjata juga menculik lima pelaut Vietnam di sebuah kapal kargo di perairan sebelah selatan Filipina.

Sumber : Merdeka

KERAHKAN 107 ANGGOTA DPR, KAWAL SETIAP KELURAHAN

PDI Perjuangan jadikan Pilkada DKI 2017 sebagai target nomor satu. Tidak tanggung- tanggung, semua anggota DPR dari Fraksi PDIP dikerahkan untuk memastikan kursi DKI-1 jatuh ke tangan partai banteng moncong putih itu.

Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Charles Honoris mengata­kan, pengerahan seluruh anggota DPR itu adalah perintah langsung Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Instruksi Mega itu disampaikan setelah memanggil 107 anggota DPR. Tujuannya, untuk meme­nangkan calon Gubernur yang akan diusung PDIP di Pilgub DKI tahun depan.

Menurut Charles, setiap ang­gota DPR diberi tugas mengawal kelurahan-kelurahan di Jakarta. Diketahui, saat ini, PDIP memi­liki 109 kursi di DPR pusat. Tapi, ada dua anggota DPR masih kosong dan dalam proses per­gantian antarwaktu (PAW).

“Kita (anggota DPR) memang sudah ditugaskan masing-mas­ing wilayahnya. Kalau saya di Kelurahan Kamal, Kalideres. Jadi masing-masing dari 107 anggota Fraksi PDI Perjuangan ditugasin untuk masing-masing kelurahan untuk memenangkan siapa pun yang diusung PDI Perjuangan,” papar Charles kepada Rakyat Merdeka,kemarin.

Tidak hanya anggota DPR pusat, jelas Charles, arahan Mega itu juga disampaikan ke kepala daerah di Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim).

“Kepala daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah juga akan turun dan diundang datang ke Jakarta un­tuk menggalang komunitas mer­eka masing-masing untuk peme­nangan DKI,” ungkap Charles.

Anggota Komisi I DPR dari dapil DKI Jakarta ini mengatakan, kebijakan ini merupakan bagian dari persiapan atau pemanasan mesin partai. Dengan begitu, ketika Mega sudah menentukan calon, mesin partai dapat lang­sung bergerak dengan kekuatan menyiapkan mesin partai ketika nanti calon sudah ditentukan.

Strategi menerjunkan seluruh anggota DPR ini, lanjut Charles, sudah pernah diterapkan pada Pilgub DKI 2012 lalu. Ketika itu, PDIP mengerahkan 91 anggota DPR dan kemudian mengan­tarkan pasangan Jokowi-Ahok mengalahkan incumbent pasan­gan Foke-Nachrowi Ramli.

“Selama ini kan, kalau kita liat historis 2012, PDI Perjuangan menentukan calon pada menit-menit terakhir dan akhirnya calon yang diputuskan DPP partai bukan hanya jadi gubernur DKI tapi jadi Presiden. Saya yakin, kita ini masih berproses dan PDI Perjuangan akan menghasilkan terbaik dengan DKI Jakarta,” tandasnya.

Ditanya apakah PDIP kemungkinan akan mengusung incum­bent Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Charles mengata­kan, kemungkinan itu bisa saja. Hanya saja, lanjutnya, jika Ahok tetap maju lewat jalur inde­penden, maka PDIP tidak akan mendukungnya.

Sementara, Wasekjen PDIP Eriko Sotarduga mengkalim, memiliki banyak kader potensial yang bisa diusung di Pilgub DKI 2017. Tapi, para kader itu tentu tidak ada yang mempersiapkan diri atau menunjukkan diri ingin diusung di Pilgub DKI. Mereka tetap fokus dengan tugas di daer­ah masing-masing, sampai nanti PDIP mengambil keputusan.

“Banyak, kalau saya menyam­paikan ini seolah istimewakan seorang kader. Mulai Bu Risma, Mas Ganjar, Mas Djarot, Mas Bambang DH kan mantan Wali Kota Surabaya yang sangat berhasil,” ucap Eriko di Gedung DPR, kemarin.

Selain itu, lanjutnya, ada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas,Walikota Blitar M Samanhudi Anwar yang menang tertinggi se-Indonesia 92 persen. “Sesuatu yang belum diputuskan, tentunya kader-kader itu tidak etis kalau menyampaikan saya ingin, saya setuju, saya menolak, saya tidak mau, kan tidak seperti itu,” tuturnya.

Sumber : rmol

Menekan Pemerintah Pilipina Agar Mengizinkan Dilaksanakannya Operasi Senyap

Komisi I DPR menyayangkan aksi pemenggalan kepala  yang dilakukan Abu Sayyaf  terhadap John Ridsdel, salah satu sandera warga negara Kanada.

Tindakan biadab tersebut harus dijadikan momentum bagi negara lain yang warga negaranya disandera, termasuk Indonesia untuk menekan pemerintah Pilipina agar mengizinkan dilaksanakannya operasi senyap (silent operation).

‎Demikian dikatakan Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (26/4) menyikapi aksi Abu Sayyaf tersebut.

Pemenggalan kepala Ridsdel tersebut dilakukan karena uang tebusan yang diminta tidak dibayar. Potongan kepala mantan wartawan Calgary yang alih profesi menjadi eksekutif pertambangan   ini dibungkus kantong plastik dan dibuang di pinggir jalan.

Kelompok Abu Sayyaf di Filipina nekat memenggal sandera asal Kanada, John Ridsdel, setelah uang tebusan yang diminta tidak dibayar. Potongan kepala korban dibungkus kantong plastik dan dibuang di pinggir jalan.

Kelompok Abu Sayyaf sebelumnya telah memberikan ultimatum agar empat sandera, yakni dua warga Kanada, satu warga Norwegia dan satu warga Filipina-ditebus masing-masing 300 juta peso. Batas ultimatum itu berakhir pada 25 April 2016 antara pukul 14.00 hingga pukul 15.00 waktu Filipina.

Selain John Ridsdel,  tiga sndera lainnya adalah Kjartan Sekkingstad (warga Norwegia), Robert Hall, 50 (warga Kanada), dan Marites Flor (warga Filipina).

Menurut Charles Honoris, aksi pemenggalan kepala Ridsdel harus disikapi secara serius oleh negara yang warga negaranya disandera oleh Abu Sayyaf. Pemenggalan kepala tersebut harus dijadikan momentum untuk memakai kekuatan militer dengan menggelar operasi senyap gabungan.

“Kuncinya di situ. Sebab tidak tertutup kemungkinan pemenggalan yang sama akan dilakukan kepada sandera lainnya. Secepatnya silent operation,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.

‎Dia lebih setuju digelar operasi senyap ketimbang menyerahkan uang tebusan kepada kelompok bersenjata tersebut. Kalau saja sandera yang dipenggal adalah warga negara dari negara besar seperti Amerika Serikat, Navy SEAL yang diturunkan untuk melakukan operasi langsung membebaskan sanderta, termasuk melibas Abu Sayyaf.

Untuk menggelar operasi senyap, pemerintah Kanada, Norwegia dan Indonesia, memang harus meminta izin dari pemerintah Indonesia. Negara tersebut menurut Charles harus menekan pemerintah Pilipina. Indonesia misalnya diyakini bisa bargaining agar pemerintah Pilipina memberikan izin digelar operasi senyap.

“Kalau negara-negara itu bersatu maka tekanan kepada pemerintah Pilipina menjadi efektif. Namun sejauh ini pemerintah kita lamban dan terkesan takut, khawatir kalau dianggap berpihak dalam konflik Moro,” jelas Charles Honoris.

‎”Sebab selama ini Indonesia menjadi mediator dalam konflik di sana,” kata Charles.

Namun hal itu seharusnya tidak mengganggu sikap pemerintah dalam menekan pemerintah Pilipina. Pemerintah Indonesia perlu menyentil pemerintah Pilipina kalau persoalan Abu Sayyaf tidak lagi soal pemberontakan, tapi masalah pembajakan dan penculikan. Apalagi selama ini, Pilipina dikenal sebagai pelabuhan teroris.

“Nah kalau digelar operasi siluman tak hanya membebaskan sandera, kalai perlu sekalian memberantas kelompok tersebut dan sekaligus membuktikan komitmen negara dalam memberantas terorisme yang telah menjadi musuh bersama,” demikian Charles.

Sumber : RMOL

Jadi Anggota Dewan, Charles Honoris Buka Rumah Konstituen di Jakarta Barat

Baru satu bulan beraktivitas, Rumah Konstituen Charles Honoris mendapat banyak tanggapan positif oleh masyarakat. Ucapan selamat dan harapan warga akan fungsi berdirinya Rumah Konstituen Charles Honoris juga berdatangan melalui telf, fanspage, ataupun website. Tim kerja yang dibentuk untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi warga ini berusaha untuk menjadi saluran dan jembatan aspirasi antara Charles Honoris dengan konstituennya. Bulan Oktober 2014, Rumah Konstituen Charles Honoris menerima berbagai macam aspirasi dan permohonan warga. Ada 8 permintaan untuk pelayanan ambulance gratis bagi warga yang membutuhkan, meskipun hanya 7 permintaan yang bisa di tindak lanjuti. Selain itu ada aspirasi dari rekan-rekan muda Karang Taruna Kelurahan Wijaya Kusuma, Jakarta Barat terkait pelatihan kepemimpinan, serta ada juga warga yang membutuhkan advokasi untuk persoalan kesehatan di Rumah Sakit.

Sejauh ini tidak semua aspirasi warga berhubungan dengan proposal dan permohonan dana, justru Rumah Konstituen Charles Honoris selalu berusaha mengedepankan nilai pendidikan politik, dan selalu menginformasikan serta mengajak aparat pemerintah daerah terkait untuk turut serta merespon semua aspirasi warga yang masuk. Perhatian terhadap setiap keluhan warga yang datang menjadi kepuasaan tersendiri bagi masyarakat. Setiap harinya Rumah Konstituen Charles Honoris juga berusaha memantau semua peristiwa dan kejadian yang ada di wilayah daerah pemilihan secara terperinci dengan berbasis analisa media dan informasi dari tim kerja yang ada di lapangan. Bulan Oktober ini, Rumah Konstituen Charles Honoris juga sudah menerbitkan Majalah Rumah Konstituen yang didalamnya memuat opini, artikel, produk UU, dan berbagai macam informasi di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kep Seribu. Semoga kedepan secara bertahap Rumah Konstituen Charles Honoris akan mampu menjadi saluran aspirasi yang baik, sehingga masyarakat akan lebih merasakan peran pelayanan anggota DPR dan pemerintah kepada warganya. (RK)

Salam,

Rumah Konstituen Charles Honoris

http://charles-honoris.com/read/2014/11/06/45/aktivitas-rumah-konstituen-charles-honoris-bulan-oktober-2014

Charles Honoris, Sosok Megawati buat PDI Perjuangan Makin Klop

Indonesia – Saat ini para anggota dewan sedang memasuki masa reses. Momentum ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi produk perundangundangan  yang merupakan hasil perjuangan di senayan. Hal ini diungkapkan oleh politisi PDI Perjuangan Charles Honoris..

Namun, ujar Charles,  kekisruhan yang terjadi di rumah rakyat selama ini jelas membuat agenda-agenda kerja para anggota dewan tidak bisa berjalan secara ideal. Banyak agenda kerja anggota dewan yang tersendat dan mengakibatkan tersanderanya kepentingan rakyat.

“Konflik internal ysng terjadi di tubuh partai politik juga ikut memberi andil terhambatnya kerja2 para wakil rakyat di DPR. Seperti kita ketahui bersama bahwa kita (anggota dewan) merupakan kepanjangan tangan partai di legislatif. Jadi, kondisi internal di partai mempengaruhi kondisi Fraksi di dpr dan kinerja personal dari anggotanya di parlemen,” ujar Charles

---

“PDI Perjuangan bersyukur memiliki figur pemersatu yang sangat kuat dalam diri ketua umum kami, Megawati Soekarnoputri.Konsistensi beliau dalam hal ideologi dan kepememimpinan menjadi jaminan soliditas partai,” tambahnya.

Sumber: Tribunnews
Tag: Charles Honoris, Megawati Soekarnoputri, PDI Perjuangan

• http://politikkompasiana.wordpress.com/2014/11/19/charles-honoris-sosok-kompasiana/
• http://politikindonesianews.wordpress.com/2014/11/19/sumpah-pemuda-menurut-charles-honoris/
• https://beritaasli.wordpress.com/tag/charles-honoris/
• http://infoberitajakarta.wordpress.com/2014/09/16/charles-honoris-anak-luntungan-honoris/
• http://sayangisayangi.wordpress.com/2014/11/18/charles-honoris-bukan-anak-samadikun-hartono-dia-anak-luntungan-honoris/
• http://celoteh-charleshonoris.blogspot.com/2014/09/charles-honoris-cinta-karya-seni.html
• http://politikkompasiana.wordpress.com/2014/11/22/bentrok-tni-vs-polri-charles-honoris-nilai-kesejahteraannya-kurang/
• http://jakartaibukotanya.wordpress.com/2014/12/02/charles-honoris-setuju-kemenlu-tolak-hamas-dirikan-kantor-di-jakarta
• http://charlescharleshonoris.wordpress.com/2014/11/14/sosok-charles-honoris-anak-dari-luntunga-honoris/

Sekian dan terimakasih telah membacanya gan!…

Soal Wacana Pembentukan Komisi Maritim, Ini Kata Charles Honoris

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan DPR mewacanakan untuk memekarkan komisi-komisi yang ada, salah satunya dengan membentuk komisi maritim. Apakah kubu KIH setuju dengan wacana ini?

“Pemerintahan Jokowi-JK memiliki visi besar mengembalikan kejayaan maritim Indonesia. Wacana itu baik, tapi fraksi belum ada sikap resmi soal hal ini. Akan dibicarakan lebih lanjut,” kata anggota Fraksi PDIP Charles Honoris kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2014).

Menurut Charles, visi maritim pemerintahan Jokowi-JK harus didukung oleh parlemen. Tak harus dengan membentuk komisi baru, bisa juga dengan memaksimalkan kemitraan dengan komisi-komisi yang ada. Dia menilai wacana soal pembentukan komisi maritim ini perlu dibahas lebih lanjut.

“Opsi itu masih perlu pendalaman. Namun komitmen kita jelas untuk mendukung pemerintah mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” ujarnya.

Wacana pembentukan Komisi Maritim di DPR dilontarkan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Politikus PKS ini menilai perlu ada Komisi Maritim karena keberadaan Menko Kemaritiman dan visi Jokowi untuk mengedepankan sektor kemaritiman.

Sumber: Detikcom
http://news.detik.com/read/2014/11/10/123646/2743812/10/soal-wacana-pembentukan-komisi-maritim-ini-kata-politikus-pdip?n991103605

http://profilcharleshonoris.blogdetik.com/2014/10/31/profil-tokoh-dpr/

http://charleshonoris.wordpress.com/category/charles-honoris/

Charles Honoris: Indonesia Harus Berpengaruh di ASEAN

Charles Honoris: Indonesia Harus Berpengaruh di ASEAN

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris mengungkapkan, secara umum Indonesia harus berperan aktif memimpin dan menancapkan kembali pengaruhnya di ASEAN.

Hal tersebut perlu dilakukan agar suasana kondusif tetap terjaga di kawasan Asia Tenggara. Situasi tersebut, ungkapnya, juga diharapkan dapat membuka peluang kerjasama demi pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara.

“Terkait Kasus Laut Tiongkok Selatan, Indonesia harus aktif mendorong disepakatinya kode tata cara berperilaku dan implementasi deklarasi Code Of Conduct. Terciptanya kawasan yang damai tentu akan berpengaruh positif terhadap kepentingan dalam negeri kita,” papar Charles, Senin (10/11/2014).

“Pemerintahan Jokowi-JK memiliki visi besar mengembalikan kejayaan di maritim Indonesia. Oleh karena itu Indonesia harus tegas menyampaikan secara terbuka dalam kesempatannya saat ini, bahwa negara-negara lain harus ikut mendukung gagasan tersebut,” tambahnya.

Salah satunya adalah, sambungnya lagi, ikut melakukan pengawasan dan menindak tegas segala kejahatan diwilayah laut.

Antara lain, penyelundupan, pelanggaran batas-batas negara dan pencurian ikan. Karena Indonesia sangat dirugikan dengan kejahatan laut, ratusan trilun per tahun hilang sia-sia karena aksi kejahatan tersebut. Masalah apapun yang masih tersisa saat ini, kata Charles lagi, harus segera diselesaikan.

“Diplomasi Indonesia harus tegas menggunakan prinsip untuk dan atas nama kedaulatan NKRI. Politik luar negeri kita yang bebas dan aktif, harus dipertahankan, sehingga Indonesia tidak tergantung dinamika perseteruan ekonomi politik yang terjadi diantara kawasan-kawasan,” Charles Honoris menegaskan kembali.

Sumber: Tribunnews
http://www.tribunnews.com/nasional/2014/11/10/indonesia-harus-berpengaruh-di-asean

http://beritaharian-news.blogspot.com/2014/09/charles-honoris-untuk-dpr-ri-2014-2019.html

http://profilcharleshonoris.blogdetik.com/2014/10/31/profil-tokoh-dpr/

http://charleshonoris.wordpress.com/category/charles-honoris/‎

Charles Honoris, Demokrasi Kita Sedang Berkabung

Indonesia Satu Indonesia Hebat

Charles Honoris Uu Pilkada ditolak

Poltisi muda PDI Perjuangan Charles Honoris angkat suara terkait hasil rapat paripurna  terkait RUU Pilkada yang dimenangkan oleh kubu Koalisi Merah Putih. Kekalahan kubu  yang mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung dari kubu yang pro pemilihan melalui DPRD, ia anggap sama saja dengan mencederai aspirasi rakyat.
“Demokrasi kita sedang berkabung karena para wakil rakyat yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mementingkan kepentingan elit politik dan sudah mencederai aspirasi rakyat,” ujar Charles, Jumat (26/9/2014).

Charles Honoris Putra Pengusaha

“Sikap fraksi Partai Demokrat khususnya sangat mengecewakan. Mencuci tangan seperti pontius pilatus dan membiarkan pembantaian terhadap kedaulatan rakyat.Semoga rakyat bisa melihat siapa saja wakil rakyat yang sudah melakukan pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, setelah walkout, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono mengadakan rapat di kantor fraksi lantai 9, Gedung Nusantara 1 DPR, Jumat (26/9/2014) dini hari.
Namun usai rapat, tidak ada satupun anggota fraksi Demokrat…

Lihat pos aslinya 243 kata lagi

Usai Dilantik, Charles Honoris Siap Perjuangkan Kebebasan Beragama

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Charles Honoris mengatakan siap berjuang sepenuhnya untuk membela kebebasan beragama di Indonesia.

“Saya akan berjuang mati-matian untuk mempertahankan kebebasan beragama, pluralisme, dan Bhineka Tunggal Ika di Indonesia,” ucap dia kepada satuharapan.com saat ditemui usai mengikuti sidang paripurna Sumpah/Janji Anggota MPR/DPR/DPD RI terpilih periode 2014-2019, di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10).

Anak Luntungan Honoris ini juga menambahkan hal tersebut merupakan harga mati yang harus dipertahankan di Indonesia.

Meski begitu, Charles yang merupakan pemeluk agama Kristen Protestan mengungkapkan dirinya tidak hanya berjuang membela kaum nasrani, namun ia tetap berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama dari daerah pemilihannya DKI Jakarta.

“Saya akan tetap berjuang untuk keadilan seluruh masyarakat Indonesia, karena dengan begitu semua komunitas akan mendapat keuntungan yang sama,” kata dia.

Sebagai perwakilan Anggota DPR dari daerah pemilihan DKI Jakarta, lanjut Charles, ia berkomitmen untuk tidak mengambil gaji untuk kepentingan pribadi. “Lima tahun ke depan saya sudah mendirikan rumah aspirasi atau konstituen, nanti ke depannya semua pengeluaran untuk program pemberdayaan di daerah pemilihan akan dilaporkan secara terbuka di situs internet atau di rumah konstituen kita,” kata dia.

PDIP Siap Bersaing

Politisi PDIP itu juga berkomentar terkait peta politik yang terjadi saat ini, yakni antara Koalisi Merah Putih dan koalisi partai pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut dia, waktu akan menyadarkan seluruh Anggota DPR RI untuk mementingkan kepentingan rakyat dibanding keperluan elit-elit politik.

“Artinya akan ada beberapa partai yang bergabung dengan kita di Koalisi Indonesia Hebat (PDIP, PKB, Hanura, dan NasDem, red),” ujar Charles.

Ia pun mengungkapkan partai tempatnya bernaung siap bersaing dalam pemilihan Ketua DPR RI dan pimpinan-pimpinan komisi, meskipun Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), sudah terbentuk.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja
SATUHARAPAN
http://www.satuharapan.com/read-detail/read/legislator-baru-pdip-siap-perjuangkan-kebebasan-beragama